Jakarta — Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat pembangunan kampung nelayan budidaya perikanan di seluruh Indonesia. Program tersebut bertujuan memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (6/11/2025).
“Pembangunan budidaya di darat juga salah satu yang diminta Presiden, dengan target 500 kabupaten memiliki kampung budidaya perikanan,” ujar Trenggono usai rapat.
Menurutnya, proyek tersebut kini telah berjalan di sejumlah daerah. Pada tahun ini, KKP menargetkan pembangunan di 100 lokasi awal, dengan progres saat ini mencapai 20–30 persen. Trenggono optimistis 65 persen dari total target dapat rampung akhir tahun 2025, dan seluruhnya selesai pada 2026.
“Tahun ini dimulai di 100 titik, dan mudah-mudahan akhir tahun ini 65 persen sudah selesai,” jelasnya.
Selain fokus pada pembangunan kampung nelayan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor perikanan, energi, dan pertanian sebagai strategi peningkatan nilai tambah produk nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang turut hadir dalam rapat, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempercepat realisasi 18 proyek hilirisasi energi yang memiliki nilai investasi sekitar Rp600 triliun.
“Nilai investasinya hampir Rp600 triliun. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi ketergantungan impor,” ujar Bahlil.
Pemerintah menilai, percepatan hilirisasi dan pembangunan kampung budidaya perikanan akan memberikan multiplier effect terhadap ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat pesisir dan sektor ketenagakerjaan.
Dengan dukungan lintas kementerian, program kampung nelayan budidaya perikanan diharapkan menjadi model pembangunan ekonomi berbasis maritim yang berkelanjutan dan inklusif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Dikutip dari RRI.co.id
