Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan pada pembukaan perdagangan Kamis, 12 Maret 2026. Berdasarkan data Bloomberg, hingga pukul 09.39 WIB nilai tukar rupiah berada di level Rp16.899 per dolar AS.
Posisi tersebut menunjukkan rupiah melemah 13 poin atau sekitar 0,08 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp16.886 per dolar AS.
Sementara itu, data dari Yahoo Finance mencatat rupiah berada di level Rp16.862 per dolar AS pada waktu yang sama.
Rupiah Diprediksi Bergerak Fluktuatif
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi pergerakan rupiah sepanjang hari ini akan cenderung fluktuatif namun berpotensi ditutup melemah.
“Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.880 per USD hingga Rp16.910 per USD,” jelas Ibrahim.
Menurutnya, pergerakan nilai tukar rupiah saat ini dipengaruhi oleh berbagai sentimen global, terutama yang berkaitan dengan kondisi pasar energi dan geopolitik internasional.
Ketegangan Iran Ganggu Pasar Energi Global
Ibrahim mengungkapkan pasar energi global saat ini tengah terguncang setelah Iran dilaporkan mulai memblokir Selat Hormuz sebagai respons atas serangan yang disebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah Iran menyatakan akan terus menyerang kapal-kapal yang melintas di selat tersebut hingga permusuhan terhadap Republik Islam dihentikan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas ke kawasan Asia.
Gangguan pada jalur distribusi energi global tersebut dikhawatirkan dapat berdampak besar terhadap negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa konflik yang terjadi hampir berakhir. Namun klaim tersebut dibantah oleh Iran yang menegaskan bahwa keputusan mengenai berakhirnya konflik berada di tangan Teheran.
Data Inflasi AS Jadi Perhatian Pasar
Selain isu geopolitik, pelaku pasar juga menanti rilis data inflasi Amerika Serikat yang diukur melalui Consumer Price Index (CPI) untuk Februari.
Inflasi utama diperkirakan berada di level 2,4 persen secara tahunan (year on year), sementara inflasi inti diprediksi berada di angka 2,5 persen.
Menurut Ibrahim, meskipun data tersebut kemungkinan belum mencerminkan lonjakan harga energi akibat konflik Iran, angka CPI tetap akan menjadi indikator penting untuk melihat kondisi pengeluaran konsumen dan kesehatan ekonomi AS.
Data inflasi tersebut juga muncul setelah laporan ketenagakerjaan AS untuk Februari tercatat lebih lemah dari perkiraan, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi perlambatan ekonomi di negara tersebut.
Kinerja Pajak Indonesia Jadi Sorotan Lembaga Pemeringkat
Di sisi lain, sejumlah lembaga pemeringkat global turut menyoroti kinerja pemungutan pajak Indonesia yang dinilai memengaruhi kredibilitas fiskal pemerintah.
Tiga lembaga pemeringkat internasional yakni Moody’s, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Dari ketiga lembaga tersebut, hanya S&P yang masih mempertahankan outlook stabil. Sementara Moody’s dan Fitch menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif.
Penurunan outlook tersebut dipicu kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah, terutama karena kinerja penerimaan pajak dinilai tidak sejalan dengan beban belanja negara.
Sebagai gambaran, defisit APBN 2025 tercatat melebar hingga 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari target dalam Undang-Undang APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen.
Hal ini dipicu oleh realisasi penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6 persen dari target tahun 2025.
Selain lembaga pemeringkat global, World Bank juga menyoroti kinerja penerimaan pajak Indonesia dalam laporan Country Program Evaluation Report tahun fiskal 2013–2023.
Bank Dunia menilai rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara anggota G20. Pada 2025, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 9,31 persen terhadap PDB.
Rendahnya rasio pajak tersebut salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih belum optimal.
Dikutip dari metrotvnews.com
