Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Dua tahun pemerintahan tersebut berlangsung di tengah ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan dunia, serta bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai terus memperluas pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya.
GREAT Institute menilai perkembangan tersebut menunjukkan arah pembangunan yang semakin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat kebijakan. Penilaian itu dituangkan dalam buku Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Transformasi Menuju Kesejahteraan, yang memuat delapan capaian pemerintahan Prabowo.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, mengatakan jika tahun pertama pemerintahan menandai perubahan orientasi, tahun kedua menunjukkan bagaimana keberpihakan tersebut diterjemahkan menjadi prioritas anggaran, pelayanan masyarakat, dan penggunaan kewenangan negara.
Menurut Sudarto, transformasi tersebut memiliki makna ekonomi sekaligus politik karena negara mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi pada kelompok terbatas dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar serta sumber daya ekonomi.
“Yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat. Keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, dan penertiban penguasaan sumber daya. Inilah transformasi yang dilakukan setelah pergeseran paradigma. Negara mengambil tanggung jawab lebih besar atas arah dan pembagian hasil pembangunan,” ujar Sudarto dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Oktober 2026.
Perluasan Pelayanan Negara Kesejahteraan
Capaian pertama yang disoroti GREAT Institute adalah perluasan jangkauan negara kesejahteraan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat.
Melalui program tersebut, pemerintah dinilai menambah jalur pelayanan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari keluarga. Gizi, pencegahan penyakit, dan kesempatan belajar ditempatkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara.
Kementerian Keuangan mencatat program MBG telah menjangkau hampir 57 juta penerima per 31 Agustus 2026. Sementara Kementerian Kesehatan melaporkan pemeriksaan kesehatan gratis menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026.
Adapun Sekolah Rakyat menampung 43.346 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 berdasarkan keterangan Kementerian Sosial.
GREAT Institute menilai skala tersebut menunjukkan luasnya pelayanan yang telah dibangun selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo.
“Bagi keluarga, arti pembangunan terasa ketika anak memperoleh makanan bergizi, kesehatan dapat diperiksa, dan kesempatan sekolah terbuka. Negara telah menambah jalur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Skala jangkauan yang terbentuk merupakan capaian besar yang layak mendapat pengakuan,” kata Sudarto.
Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
Penguatan pertumbuhan ekonomi menjadi capaian berikutnya yang disoroti GREAT Institute.
Setelah ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi untuk triwulan I sejak 2012 berdasarkan perbandingan seri BPS.
Sepanjang semester I 2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen, lebih tinggi dibandingkan 4,99 persen pada semester I 2025. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar, bersama investasi dan dukungan belanja pemerintah.
Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1,13 juta orang, dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta. GREAT Institute menilai penguatan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin memberikan dasar yang semakin nyata bagi agenda kesejahteraan.
Transisi Energi dan Penguatan Sumber Energi Domestik
Agenda transisi energi juga menjadi bagian dari capaian pemerintahan yang disoroti.
Penerapan B40 sejak Januari 2025 memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati dalam pasokan domestik. Ditjen EBTKE mencatat pemanfaatan biodiesel mencapai 14,94 juta kiloliter sepanjang 2025.
Pada tahun yang sama, kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan terbarukan bertambah sekitar 1,3 gigawatt menjadi sekitar 15,6 gigawatt.
Perkembangan tersebut dinilai memperkuat diversifikasi pasokan dan pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk menopang kebutuhan masyarakat serta kegiatan usaha.
Perlindungan Pekerja dan Perluasan Akses Ekonomi
Di bidang politik, GREAT Institute menyoroti perlindungan pekerja dan perluasan akses ekonomi.
Manfaat tunai Jaminan Kehilangan Pekerjaan diperkuat menjadi 60 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan selama paling lama enam bulan, dengan batas upah Rp5 juta per bulan.
Perluasan akses ekonomi juga terlihat melalui redistribusi 195.734 bidang tanah kepada 39.556 keluarga sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025 berdasarkan data ATR/BPN.
Selain itu, pemerintah membentuk koperasi desa dan kelurahan sebagai wadah usaha masyarakat.
Pemulihan Aset dan Pemberantasan Korupsi
Antikorupsi dan pemulihan sumber daya publik menjadi capaian berikutnya. KPK melaporkan pemulihan aset sebesar Rp1,531 triliun pada 2025, atau lebih dari dua kali nilai pemulihan pada 2024.
Menurut GREAT Institute, pengembalian aset tersebut menunjukkan hasil penegakan hukum yang memperkuat sumber daya publik melalui kerja lembaga antikorupsi sesuai kewenangannya.
Penguasaan Kembali Kekayaan Negara
GREAT Institute juga menyoroti penguasaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.
Kejaksaan melaporkan hingga 6 Oktober 2026, kawasan hutan yang dikuasai kembali secara kumulatif mencapai sekitar 6,21 juta hektare pada sektor perkebunan dan 14.634 hektare pada sektor pertambangan.
Langkah tersebut dinilai memperkuat kewenangan negara atas pemanfaatan kawasan sekaligus menjadi dasar pengelolaan sumber daya untuk kepentingan publik.
“Negara yang melayani masyarakat juga harus mampu menjaga kekayaan bersama. Pemulihan aset dan penertiban kawasan memperlihatkan bahwa agenda kesejahteraan menjangkau pelayanan sosial sekaligus penguasaan sumber daya ekonomi. Kekayaan publik harus diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan bagi rakyat,” ujar Sudarto.
Demokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Pembahasan capaian politik ditutup dengan isu demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia.
Pembentukan Kementerian HAM serta Kementerian Kebudayaan dinilai memberikan kedua bidang tersebut penanggung jawab tersendiri pada tingkat menteri.
Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025.
GREAT Institute menempatkan penguatan kelembagaan dan penggunaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai bagian dari agenda kesejahteraan yang mencakup martabat, hak, dan kehidupan warga.
“Presiden Prabowo layak mendapat apresiasi atas keberanian menetapkan prioritas kesejahteraan dan menggerakkan pemerintahan untuk menjalankannya pada skala yang luas. Delapan capaian yang kami soroti memberi dasar kuat untuk menilai bahwa agenda kesejahteraan Prabowo telah bergerak dari pilihan politik menjadi upaya nyata pemerintahan,” pungkas Sudarto.
