Pemerintah menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seluruh anak mendapatkan berbagai program perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih menyeluruh. Program tersebut mencakup layanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga perlindungan dari potensi bahaya di dunia digital.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertema “Masa Depan SDM Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang digelar di kantor Puspoll Indonesia, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026).
Program Perlindungan Anak dari Kesehatan hingga Internet
Hariqo menjelaskan bahwa anak-anak Indonesia kini berhak memperoleh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) satu kali setiap tahun. Selain itu, mereka juga mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan anak di ruang digital dengan menerapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada perlindungan pengguna serta tata kelola digital yang lebih sehat.
Menurut Hariqo, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menepati janji melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko.
Risiko tersebut meliputi paparan konten pornografi dan bahaya internet lainnya, pola makan yang tidak sehat, hingga ancaman gangguan kesehatan fisik dan mental.
Ia menegaskan bahwa setiap anak Indonesia merupakan aset masa depan bangsa yang harus dilindungi.
“Setiap anak Indonesia adalah SDM Indonesia yang wajib dilindungi,” ujarnya.
Perlu Dukungan dan Masukan Masyarakat
Hariqo menambahkan, berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah tetap membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Menurutnya, perlindungan anak merupakan bagian dari upaya besar bangsa dalam membangun peradaban baru Indonesia di masa depan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyatakan dukungannya agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan semakin baik ke depan.
Ia menilai pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan merupakan langkah penting dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.
Menurut Chamad, berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi pada gizi dan kesehatan anak memberikan dampak besar terhadap kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Pembangunan SDM harus dimulai dari fondasi paling dasar, yaitu kesehatan dan gizi masyarakat. Program seperti MBG dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan generasi Indonesia tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi tantangan global,” kata Chamad.
Diskusi yang berlangsung dalam suasana buka bersama Ramadan tersebut juga dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi, peneliti, serta pegiat kebijakan publik yang memberikan pandangan mengenai arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia di era pemerintahan Prabowo–Gibran.
Dikutip dari RRI.co.id
