Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong penerapan pendekatan padat karya dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, pemulihan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga harus mencakup pemulihan sosial, ekonomi, serta martabat masyarakat terdampak.
“Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan,” kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Melalui skema padat karya, masyarakat terdampak dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain memperoleh penghasilan, keterlibatan tersebut juga dinilai mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah kondisi pascabencana.
Pendekatan ini, lanjut Hetifah, turut memperkuat rasa memiliki terhadap wilayahnya serta menumbuhkan solidaritas sosial dalam membangun kembali lingkungan yang terdampak.
Peran Perguruan Tinggi dan BRIN
Hetifah menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai mitra penting dalam pemulihan pascabencana. Kampus dapat berkontribusi melalui asesmen kebutuhan dan risiko, perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, hingga dukungan pemulihan psikososial.
“Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga menjadi mitra Komisi X DPR RI dinilai memiliki peran krusial. BRIN dapat memastikan proses pemulihan berbasis riset, data, dan inovasi melalui pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, serta model pembangunan adaptif sesuai karakteristik wilayah terdampak.
Hetifah menegaskan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Kolaborasi Lintas Sektor
Menurut Hetifah, sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN akan menjadikan penanganan pascabencana tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, kolaborasi tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun ketangguhan jangka panjang sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, mendorong agar kolaborasi lintas sektor ini diintegrasikan dalam kebijakan penanganan bencana yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Dikutip dari antaranews.com
