Komisi IX DPR RI menjelaskan alasan rapat pembahasan rancangan anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2027 digelar secara tertutup. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atau mispersepsi di tengah masyarakat terkait angka anggaran yang masih bersifat sementara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan pagu indikatif yang dibahas dalam rapat belum mencerminkan kebutuhan anggaran final yang akan digunakan BGN pada 2027.
Menurutnya, angka yang saat ini dibahas masih merupakan rancangan yang disusun oleh pimpinan BGN sebelumnya dan berpotensi mengalami perubahan signifikan setelah dilakukan evaluasi oleh pimpinan baru.
“Yang akan ditampilkan bukanlah anggaran yang akurat. Sehingga mungkin lebih baik disampaikan secara tidak terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi,” ujar Charles, Senin (15/6/2026).
Anggaran Masih Akan Disesuaikan
Charles menjelaskan bahwa pimpinan baru BGN masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap program kerja tahun 2027, termasuk jumlah penerima manfaat dan kebutuhan pendanaannya.
Karena itu, pagu indikatif yang dibahas dalam rapat belum dapat dijadikan acuan sebagai anggaran final.
“Saya harus memberikan disclaimer bahwa anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui. Ini juga bukan anggaran yang akan digunakan karena disusun oleh pimpinan BGN yang lama,” katanya.
Dalam rapat tersebut, BGN menyampaikan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun, menurut Charles, jumlah tersebut dipastikan masih akan mengalami perubahan karena pimpinan baru tengah melakukan evaluasi dan efisiensi program secara menyeluruh.
BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran
Komisi IX DPR menerima penjelasan bahwa BGN berencana melakukan efisiensi secara signifikan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun jumlah penerima manfaat program.
Meski demikian, hingga saat ini besaran anggaran baru yang akan diajukan masih dalam tahap perhitungan sehingga belum dapat dipastikan nilainya.
“Teman-teman BGN memastikan pada 2027 anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya kami juga belum tahu karena proses perhitungan masih berlangsung,” ujar Charles.
Ia menambahkan, rapat tetap harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan dan tidak dapat ditunda.
Komisi IX DPR juga meminta BGN segera menyelesaikan proses penyesuaian program agar kebutuhan anggaran tahun 2027 dapat dihitung secara lebih akurat dan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
Selain membahas anggaran, rapat tersebut turut menyinggung evaluasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang dalam proses penataan dan penangguhan sementara.
