Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan siap menyalurkan bantuan sosial kebencanaan dan bantuan sosial reguler bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Penyaluran bantuan dilakukan berbasis satu data tervalidasi guna mempercepat rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi warga terdampak.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan. Data awal disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan pemerintah daerah dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Saifullah Yusuf dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) pemulihan pascabencana di Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Setelah data final tersedia, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan sesuai hasil validasi. Penyaluran dilakukan melalui bank milik negara atau PT Pos Indonesia, menyesuaikan dengan kondisi dan akses wilayah terdampak.
Kemensos menyiapkan pembiayaan santunan, jaminan hidup, hunian, serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak bencana. Total kebutuhan bantuan diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun, dengan lebih dari Rp600 miliar di antaranya telah siap disalurkan.
Santunan kematian telah diberikan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia. Sementara itu, bantuan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa bantuan sosial harus mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Ia mendorong agar warga terdampak dimasukkan ke dalam program bantuan berkelanjutan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” kata Tito.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka rapat dan menerima laporan dari Koordinator Posko DPR terkait penanganan pascabencana. Laporan tersebut mencakup upaya normalisasi sungai, pembukaan akses jalan, penyediaan hunian, hingga pembersihan lingkungan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” ujar Dasco.
Kemensos memastikan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, BNPB, serta pemerintah daerah terus diperkuat agar penyaluran bantuan sosial pascabencana berjalan tepat sasaran dan mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak secara berkelanjutan.
Dikutip dari RRI.co.id
