Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran strategis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat dan upaya mendorong iklim investasi yang kondusif, DPRD dinilai dapat menjadi ujung tombak “siasat fiskal” untuk membuat daerah semakin mandiri dan berdaya.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Dialog Interaktif bertajuk Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya pada Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025 di Jakarta.
Kebocoran Anggaran Jadi Penghambat Penambahan TKD
Purbaya menyoroti persoalan kebocoran anggaran daerah yang selama ini menjadi hambatan utama peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa atas praktik belanja daerah yang tidak disiplin dan cenderung diselewengkan.
“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujar Purbaya, Kamis, 11 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola belanja daerah menjadi syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Menurutnya, pembenahan harus dimulai segera.
“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggaranya ada yang bocor-bocor. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” katanya.
Purbaya menambahkan bahwa dirinya siap meminta revisi anggaran kepada Presiden jika daerah mampu menunjukkan disiplin fiskal yang lebih baik. Namun ia mengingatkan bahwa dukungan pusat tidak akan diberikan bila daerah tetap abai.
Golkar DPRD Jadi Penjaga Akuntabilitas Fiskal
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan peran Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD sebagai mitra strategis Kementerian Keuangan. DPRD diminta menjadi garda depan dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
“Teman-teman di daerah yang punya pemda, tolong diawasi. Bantu saya untuk membantu Bapak-Bapak semua,” tegasnya.
Peran ini, ujarnya, sangat penting untuk menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Perbaikan Iklim Investasi Jadi Kunci Daerah Berdaya
Selain pengelolaan anggaran, Menkeu menyoroti perlunya daerah membangun iklim bisnis yang lebih sehat. Hal ini disebut menjadi bagian integral dari siasat fiskal yang mampu menggerakkan roda ekonomi.
Menurut Purbaya, perbaikan iklim investasi akan mempercepat realisasi bisnis dan mendorong pertumbuhan di daerah. Ia juga memperingatkan pemerintah daerah agar tidak meminta keuntungan di awal kepada investor, karena hal itu sering membuat investor mundur.
“Kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biar mereka tumbuh, nanti profitnya dibagi. Banyak daerah suka begitu, minta di depan sehingga investornya mundur,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa daerah akan saling berkompetisi dalam menarik investor. Daerah dengan iklim investasi lebih baik, infrastruktur lebih mendukung, dan sumber daya manusia yang kuat akan lebih menarik bagi pelaku usaha.
Dikutip dari metrotvnews.com
